- Menkeu: Pemerintah Minta Izin DPR Terkait Newmont
- Soal presidential threshold, Gerindra tantang lakukan uji publik
- Trimedya Diminta Semangati Megawati Dengan Puisi
- Pembelian Newmont, Dahlan Tunggu Sinyal Menkeu
- Menkop: Target 200.000 Koperasi Lebih Cepat Terealisasi
- Politik kartel, cerita rayuan Gus Ipul diunggah di Youtube
- Jacksen: Lawan Arsenal Partai Hiburan Bermanfaat
- Prabowo: Indonesia Harus Kembali ke Ekonomi Kerakyatan
- Prabowo: Elite bangsa lebih pilih kapitalis dibanding koperasi
- Pks Supiori Targetkan Tiga Kursi DPRD
- Macet, Hidayat dijemput motor saat bukber di Rutan Salemba
- Fraksi PKS Berharap Tidak Ada Pemadaman Listrik di Lapas
- FPKS Setuju Pengetatan Remisi Koruptor, Teroris, dan Narkoba
- Terjebak Macet, HNW Kunjungi Rutan Salemba Naik Motor
- Gagal Benahi Lapas, Denny Indrayana Didesak Mundur dari Kemenkumham
- Komisi III Minta Laporan Menkumham Rusuh Lapas
- Insiden Tanjung Gusta, Nasir Djamil tuding Kemenkum HAM zalim
- Rusuh Tanjung Gusta Berpotensi Merembet ke Lapas Lain
Menkeu: Pemerintah Minta Izin DPR Terkait Newmont Posted: 12 Jul 2013 04:26 PM PDT Jakarta (Antara) - Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan pemerintah akan meminta izin DPR terkait penggunaan dana dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk divestasi tujuh persen saham PT Newmont Nusa Tenggara. "Pemerintah secara serius mempertimbangkan untuk membeli saham Newmont, dan mengikuti keputusan MK untuk pergi ke DPR," ujarnya di Jakarta, Jumat.Chatib memastikan pemerintah akan menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pemerintah harus meminta persetujuan DPR, sebelum menggunakan dana dari APBN. ... |
Soal presidential threshold, Gerindra tantang lakukan uji publik Posted: 12 Jul 2013 12:36 PM PDT MERDEKA.COM. Badan Legislasi (Baleg) DPR memutuskan untuk menunda pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Alasannya, masih terjadi pro dan kontra di salah satu pasal yang menyangkut aturan Presidential Threshold (PT).Partai Gerindra tetap berambisi agar PT sebesar 20 persen yang tertuang dalam UU Pilpres saat ini ditiadakan. Gerindra menantang untuk dilakukan uji publik dalam menentukan besaran ambang batas partai politik untuk bisa mencalonkan presiden di Pemilu tersebut. ... |
Trimedya Diminta Semangati Megawati Dengan Puisi Posted: 12 Jul 2013 08:18 AM PDT TRIBUNNEWS.COM - Saat itu Amir mengutarakan niatnya untuk mementaskan puisi-puisi karya WS Rendra bertajuk Doa untuk anak, cucu. |
Pembelian Newmont, Dahlan Tunggu Sinyal Menkeu Posted: 12 Jul 2013 07:50 AM PDT TEMPO.CO, Jakarta -- Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan bakal meminta klarifikasi Menteri Keuangan Chatib Basri terkait pembelian saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara. Klarifikasi itu bertujuan mencari kejelasan apakah BUMN diizinkan membeli saham itu. "Saya akan klarifikasi ke Pak Chatib penugasan (ke BUMN) terus atau engga," katanya usai buka puasa bersama di Ballroom Graha Mandiri Jakarta, Jumat 12 Juli 2013. |
Menkop: Target 200.000 Koperasi Lebih Cepat Terealisasi Posted: 12 Jul 2013 07:37 AM PDT Mataram (Antara) - Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan mengatakan target pembentukan sebanyak 200.000 koperasi di akhir 2014, lebih cepat terealisasi yakni pada Juni 2013. "Tidak perlu menunggu sampai akhir 2014, kini target pembentukan sebanyak 200.000 unit koperasi sudah tercapai," kata Syarief pada puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-66, yang dipusatkan di Mataram, Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat sore. ... |
Politik kartel, cerita rayuan Gus Ipul diunggah di Youtube Posted: 12 Jul 2013 05:46 PM PDT MERDEKA.COM. Politik kartel ala Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) tiba-tiba beredar di Youtube. Tujuh video yang diunggah "Pemilu Bersih" itu, menceritakan bagaimana Saifullah Yusuf atau Gus Ipul merayu partai gurem untuk mendukung KarSa di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2013.Tak urung, Aliansi Partai Non Parlemen (APNP) Jawa Timur-pun kembali bersuara lantang, menyikapi beredarnya tujuh video di Youtube yang diberi judul: "Politik Kartel di Pilkada Jatim" ini. ... |
Jacksen: Lawan Arsenal Partai Hiburan Bermanfaat Posted: 12 Jul 2013 11:12 AM PDT "Saya mempelajari Cina dan saya mempersiapkan tim saya untuk menghadapi Cina," kata pelatih berusia 45 tahun itu. "Arsenal cuma bagian dari masa persiapan kita untuk menghadapi Cina. Menurut saya, melawan Arsenal adalah partai hiburan yang bisa dimanfaatkan untuk mengasah kemampuan kerja sama tim." |
Prabowo: Indonesia Harus Kembali ke Ekonomi Kerakyatan Posted: 12 Jul 2013 10:30 AM PDT TRIBUNNEWS.COM - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan, peran koperasi sangat penting di negara kapitalis. |
Prabowo: Elite bangsa lebih pilih kapitalis dibanding koperasi Posted: 12 Jul 2013 07:22 AM PDT MERDEKA.COM. Gerakan koperasi merupakan wadah organisasi pergerakan dalam melawan kapitalisme dan juga kolonialisme. Hal itu konon sering disuarakan Presiden pertama RI Soekarno.Seperti Soekarno, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto pun turut mengamininya. Dia menilai gerakan koperasi merupakan alatnya orang lemah dan juga rakyat miskin saat perjuangan NKRI memperoleh kemerdekaan ketika itu.Namun, dewasa ini para elite bangsa tidak menyukai gerakan koperasi. ... |
Pks Supiori Targetkan Tiga Kursi DPRD Posted: 12 Jul 2013 07:08 PM PDT Biak (Antara) - Jajaran pengurus cabang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Supiori, Papua, menargetkan dapat merebut tiga kursi dari 20 kursi yang tersedia di DPRD setempat pada Pemilu 2014. Ketua DPC PKS Supiori Soleh Mardiyono di Biak, Sabtu, mengakui, persaingan 12 parpol peserta Pemilu 2014 untuk merebut jatah 20 kursi DPRD Supiori diperediksi akan berlangsung ketat mengingat caleg yang ditampilkan cukup beragam serta mempunyai basis massa. ... |
Macet, Hidayat dijemput motor saat bukber di Rutan Salemba Posted: 12 Jul 2013 04:54 AM PDT MERDEKA.COM. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menggelar buka bersama dengan para tahanan di Rutan Klas I Salemba, Jakarta Pusat. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari safari Ramadan yang dia lakukan."Kami dengan puasa ini ingin membuktikan bahwa puasa itu memang mendekatkan kita semuanya. Kita peduli dengan saudara-saudara kami apapun kondisinya, yatim, duafa, di masjid, termasuk saudara-saudara kami yang sedang berada di sini," ujar Hidayat sebelum masuk ke dalam Rutan, Jumat (12/7). ... |
Fraksi PKS Berharap Tidak Ada Pemadaman Listrik di Lapas Posted: 12 Jul 2013 04:39 AM PDT TRIBUNNEWS.COM - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, menyayangkan pembakaran Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas I Tanjung |
FPKS Setuju Pengetatan Remisi Koruptor, Teroris, dan Narkoba Posted: 12 Jul 2013 04:24 AM PDT TRIBUNNEWS.COM - pihaknya setuju dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang tentang remisi dan pembatalan bebas bersyarat |
Terjebak Macet, HNW Kunjungi Rutan Salemba Naik Motor Posted: 12 Jul 2013 04:17 AM PDT TRIBUNNEWS.COM - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) melakukan kunjungan ke rumah tahanan kelas IA Salemba |
Gagal Benahi Lapas, Denny Indrayana Didesak Mundur dari Kemenkumham Posted: 12 Jul 2013 02:05 AM PDT TRIBUNNEWS.COM - Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana diminta segera mundur dari jabatannya |
Komisi III Minta Laporan Menkumham Rusuh Lapas Posted: 12 Jul 2013 01:15 AM PDT Jakarta (Antara) - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Al Muzammil Yusuf mengatakan, Komisi III DPR RI akan meminta laporan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyusul kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Medan, Sumatra Utara. "Komisi III DPR akan meminta penjelasan dari Menteri soal penyebab rusuh di Lapas Tanjung Gusta serta penanganannya," kata Al Muzammil Yusuf di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat. Menurut Al Muzammil, karena saat ini sudah memasuki masa reses, maka Komisi III DPR RI hanya meminta laporan tertulis dari Menteri Hukum dan HAM. ... |
Insiden Tanjung Gusta, Nasir Djamil tuding Kemenkum HAM zalim Posted: 11 Jul 2013 08:36 PM PDT MERDEKA.COM. Anggota Komisi III DPR, Muhammad Nasir Djamil menuding Kementerian Hukum dan HAM adalah pihak yang bertanggung jawab atas insiden kebakaran Lapas Tanjung Gusta, Medan. Menurutnya, dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) 99 Tahun 2012 telah membuat narapidana semakin menderita."Ini akumulasi kekecewaan dan kebencian mereka karena Kemenkum HAM sudah menjadi kementerian yang zalim. Narapidana yang seharusnya sudah bisa bebas terpaksa tetap mendekam karena PP 99 tahun 2012 tersebut mereduksi dan membuat mereka semakin menderita," jelas Nasir dalam pesan singkat, Jumat (12/7). ... |
Rusuh Tanjung Gusta Berpotensi Merembet ke Lapas Lain Posted: 11 Jul 2013 09:52 PM PDT TRIBUNNEWS.COM - para napi memiliki perasaan yang sama terhadap sistem peradilan dan hukum yang ada di Indonesia |
No comments:
Post a Comment