nurmansyah GURU INDONESIA

Strategi Meningkatkan Peranserta Masyarakat Melalui Otonomi Sekolah

untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan

Since 2001, the Government of Indonesia has change the school

management from centralization to decentralization in order to improve

the quality of education. Thus, every school in Indonesia has to

implementing the scoll base management system. From the research and

literature review it was found that in the school base management

system, the role of the community is very important in improving the

quality of education. Homever, in many schools in Indonesia, the

community participation in school improvement is low. All of the

potencial resources in the community has not yet been utilized by the

school principals. Therefor, the strategic which can be used by

school principals in creasing community participation, in order to

improve the quality of education.



Pembagunan merupakan proses perubahan dalam masyarakat, dimana

kemiskinan dihapuskan, kreatifitas serta pengetahuan masyarakat

ditingkatkan menuju kemandirian dan kemakmuran. Sektor pendidikan

merupakan salah satu sektor dalam pembangunan menjadi tumpuan harapan

dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia

menghadapi globalisasi menuju kemandirian dan kemakmuran bangsa.

Dewasa ini kualitas SDM Indonesia berada pada posisi yang sangat

meprihatinkan, apabila dibandingkan dengan Negara-negara lainnya di

dunia.

Berbagai permasalahan pendidikan ditemukan di sekolah dewasa ini yang

belum kunjung terselesaikan, diantaranya: mutu pendidikan bangsa

Indonesia masih rendah baik menurut penilaian Internasional maupun

penilaian masyarakat sendiri di dalam negeri. Pembangunan

sarana-prasarana fisik sekolah puluhan tahun lalu tidak dibarenggi

oleh peningkatan mutu lulusan. Revisi kurikulum yang telah

berkali-kali dilakukan tidak membuahkan praktek dalam pembelajaran

menuju hasil belajar yang lebih baik. Desentralisasi penyelenggaraan

pendidikan dengan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan pun tampaknya

belum menunjukkan tanda-tanda akan membaiknya mutu pendidikan di tanah

air, sekolah hanya merupakan pepanjang tangan birokrasi pemerintah

pusat dalam pelaksanaan pendidikan dan kebijakan pendidikan berada

pada pemerintah pusat. Pengelolaan pendidikan yang bersifat

sentralistik, sehingga membuat kepala sekolah/guru kurang kreatif

mengelola dan mengatur pendidikan yang dilaksanakan di sekolahnya

masing-masing. Tekanan birokrasi menyebabkan transparansi kurang

berkembang serta peran orang tua dan masyarakat hanya sebatas membayar

SPP serta membelikan seragam sekolah, banyak aspirasi masyarakat di

daerah kurang jadi pertimbangan dalam pelaksanaan pendidikan. Semua

kebijakan dilaksanakan berdasarkan Juklah (Petunjuk Pelaksanaan) dan

Juknis (Petunjuk Teknis) yang ada. Selanjutnya anggaran pendidikan

diturunkan dari pusat ke daerah melalui jalur birokrasi yang

berbelit-belit



dan tidak jarang anggaran tersebut sampai ke sekolah-sekolah tidak

sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan.

Berkenaan dengan hal itu, Depdiknas menjelaskan hambatan dalam

peningkatan mutu pendidikan ditentukan oleh berbagai hal, diantaranya

: (1) kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional yang

menggunakan pendekatan educational production function atau

input-output analysis tidak dilaksanakan secara konsekuen, selama ini

pendekatan yang digunakan terlalu memusatkan pada input pendidikan

kurang memperhatikan proses, pada hal proses pendidikan sangat

menentukan hasil pendidikan; (2) penyelenggaraan pendidikan nasional

dilakukan secara birokratik-sentralistik, yang menyebabkan sekolah

kehilangan kemandirian, motivasi dan inisiatif untuk mengembangkan dan

memajukan lembaganya, termasuk dalam meningkatkan mutu pendidikan; (3)

minimnya peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Kondisi tersebut di atas, menunjukkan pelaksanaan pendidikan Indonesia

memerlukan penanganan yang serius dari berbagai pihak. Hasri, dalam

Implikasi Manajemen Berbasis Sekolah menjelaskan perlu dilakukan

upaya-upaya perbaikan pelaksanaan pendidikan, salah satunya dengan

melakukan reorientasi penyelenggaraan pendidikan. Menyadari akan

pentingnya peningkatan kualitas pendidikan melalui otonomi daerah dan

kenyataan yang ada, maka dalam rangka menyongsong otonomi pendidikan

dalam kerangka otonomi daerah dibutuhkan serangkaian inovasi. Inovasi

yang dimaksud, diantaranya: pengelolaan pendidikan berbasis sekolah,

peran aktif masyarakat di bidang pendidikan, guru yang profesional dan

siswa berkualitas. Bebagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan

pendidikan melalui otonomi sekolah haruslah memberikan sumbangan yang

konstruktif dalam peningkatan kualitas pendidikan.



Berdasarkan uraian tersebut, peranserta masyarakat melalui otonomi

sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan antara satu sekolah dengan

sekolah lain atau antara satu daerah dengan daerah lain beragam.

Melalui uraian berikut ini, menarik dikaji lebih lanjut bagaimana

peranserta masyarakat melalui otonomi sekolah serta strategi yang

dapat dilakukan dalam meningkatkan peranserta masyarakat melalui

otonomi sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pengungkapan

permasalahan tersebut sangat bermanfaat untuk menemukan solusi dalam

mengikutsertakan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui

otonomi sekolah.

peran serta masyarakat, keluarga dan pemerintah dalam penyelenggaraan

pendidikan amat diperlukan. Berdasarkan amanat tersebut dijelaskan

bahwa segenap lapisan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia memiliki

kewajiban untuk berpartisipasi dalam semua aspek pengelolaan

pendidikan, di semua jenis dan jenjang karena pendidikan adalah

tanggungjawab bersama antara pemerintah, keluarga dan masyarakat.

Peranserta masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan di daerah akan

mendorong peningkatan mutu dan pengelolaan pendidikan di sekolah

secara transparan dan demokratis, serta menghilangkan monopoli

pengelolaan pendidikan. Sehubungan dengan hal itu, pengelolaan

pendidikan dikembalikan kepada masyarakat untuk berperan aktif bersama

sekolah dan pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan. Keterlibatan

guru, orang tua, dan pemerintah daerah bersama anggota masyarakat

lainnya dalam pengambilan keputusan, dipandang dapat menciptakan

lingkungan pembelajaran yang efektif di sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam merencanakan

dan pelaksanaan program pembangunan pendidikan di sekolah belum

terwujud secara optimal. Sebagian besar informan berpandangan

pembangunan sekolah adalah urusan pemerintah dan masyarakat sifatnya

hanya mendukung saja. Kondisi ini menyebabkan pemeliharaan fasilitas

yang sudah ada sangat rendah.. Komite sekolah sebagian besar belum

mengarah kepada peningkatan mutu PBM, seperti penyediaan buku-buku dan

media pembelajaran. Kondisi tersebut menunjukkan peranserta masyarakat

dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah, baru sebatas dukungan dana

dalam pembangunan fisik sekolah.



masyarakat dan keluarga dapat diajak untuk berpartisipasi dalam

pelaksanaan pendidikan melalui dua belas langkah kegiatan berikut ini:

(1) advocating enrollment and education benefits, (2) ensuring regular

students attendance and completion, (3) constructing, repairing, and

improving facilities, (4) contributing in-kind labor, materials, land

and funds, (5) identifying and supporting local teacher candidates,

(6) making decisions about school location and schedules, (7)

monitoring and following up teacher and students attendance, (8)

forming education committees to manage schools, (9) attending school

meetings to know about children's work, (10) providing skill

instruction to know about children's work, (11) helping children with

studying, (12) gathering more resources and solving problems through

the education bureaucracy.

.

Sebagian perencanaan dan pengambilan keputusan pendidikan dewasa ini,

dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Pengurus Komite Sekolah. Tidak

jarang keputusan yang diambil tidak sesuai dengan situasi dan kondisi,

sehingga orang tua dan masyarakat merasa diperlakukan semena-mena.

Apabila dicermati lebih lanjut, permasalahan pendidikan menjadi

pembicaraan masyarakat dimana-mana, mulai dari kedai kopi sampai

kepada seminar yang dilaksanakan dengan melibatkan pakar maupun para

praktisi yang tidak kunjung terselesaikan secara baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peranserta masyarakat dalam

pelaksanaan pendidikan melalui otonomi sekolah belum terlaksana secara

maksimal. Sekolah beserta Dinas Pendidikan belum mensosialisasikan

perubahan paradigma pengelolaan pendidikan yang berbasis otnomi

sekolah dan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan segala potensi

yang ada di lingkungan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu

pendidikan belum termanfaatkan secara optimal.

Peranserta masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan melalui otonomi

sekolah dewasa ini sangat di harapkan terlaksana secara maksimal.

Sekolah beserta Dinas Pendidikan belum mensosialisasikan perubahan

paradigma pengelolaan pendidikan yang berbasis otnomi sekolah dan

masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan segala potensi yang ada di

lingkungan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan agar

termanfaatkan secara optimal.

Peningkatan peranserta masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan

dapat dilakukan melalui kegiatan pelibatan masyarakat pada tataran

perencanaan.



pelaksanaan dan evaluasi serta tindak lanjut program pendidikan di

sekolah. Perumusan perencanaan diharapkan mempertimbangkan tujuan

akhir yang dikehendaki masyarakat, sasaran-sasaran dan prioritas untuk

mewujudkannya, jangka waktu pencapaian, masalah-masalah yang dihadapi,

modal dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya,

kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk melaksanakannya, orang atau

masyarakat dan organisasi atau badan pelaksananya, mekanisme

pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaannya. Peningkatan

kesadaran masyarakatn bahwa program peningkatan kuliatas pendidikan

melalui otonomi sekolah tersebut menguntungkan bagi masa depannya

sendiri.

Daftar Kepustakaan.

Ali, M.( 1983): Guru dalam proses belajar mengajar. Bandung: Asyraf.

Anonim. (2000): Manajemen pendidikan berbasis sekolah. Jakarta: Depdiknas.

Anomirn. ( 2000) : Dukungan masyarakat terhadap sekolah. Jakarta: Depdiknas

Bryant, Coralie & Louise, White, (1989) : Manajemen untuk Negara

Berkembang (terjemahan L.Rusyanto). Jakarta : LP3ES.

Firman, (2006) : Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Manajemen

Berbasis Sekolah di Sumatera Barat. Padang : FIP UNP

Hasri, Salfen, Firman, Helis Setiani dan Akhramer, (2006) : Implikasi

Manajemen Berbasis Sekolah di Sumatera Barat. Padang : Balitbang

Propinsi Sumatera Barat.

Jurnal llmu Pendidikan Tahun XlI Edisi 19-20.1998-1999.

Kartasasmita, Ginandjar, (1996) :Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan

Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta : Pustaka Cidesindo

Nasution.( 1999) : Guru yang Profesionai. Surabaya: Usaha Nasional

Ndraha,Taliziduhu, (1987) : Pembangunan Masyarakat. Jakarta : Bina Aksara

Piliang,Hasrul, Firman dan Andi Bastian, (2004) : Partisipasi

Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembagunan Prasarana Sosial di

Minangkabau. Padang : Balitbang Propinsi Sumatera Barat.

Soetrisno, Lukman . (1993) Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta: Kanasius.

Supriatna, Tjahya (2000) : Strategi Pembangunan dan Kemiskinan.

Jakarta : Rineka Cipta



Nama : nurmansyah

Alamat : mns dayah meunara kec. kutamakmur