Kelompok Kajian Setara

Kelompok Kajian Setara

Equal Study Club (ESC)

Kelompok kajian yang didirikan oleh mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus ini resmi berdiri pada tanggal 25 Maret 2011. Nama setara yang diambil mempunyai makna bahwa tidak ada kesenjangan dan diskriminasi diantara sesama anggota kajian, tidak ada senior dan junior.

Kelompok kajian setara didirikan dengan tujuan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan yang terjadi didalam masyarakat, Bangsa, dan Negara dari segi hukum. Sehingga diharapkan para anggota kelompok kajian setara mempunyai softskill dalam menganalisis suatu permasalahan hukum.

Pada awal kelompok ini terbentuk, tidak banyak mahasiswa yang bersedia menjadi anggota kelompok kajian setara. Namun, seriring berjalannya waktu jumlah anggota kelompok bertambah semakin banyak. Tapi, kelompok ini bersifat suka rela. Dalam artian tidak ada paksaan untuk masuk kedalam kelompok ini dan terbuka untuk siapa saja asal masih tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Dan, didalam Kelompok Kajian ini terdapat aturan dan sistem yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang ada didalamnya

Aktifitas kelompok ini adalah mengkaji suatu permasalahan yang sebelumnya telah diberikan oleh pembimbing. Kemudian kelompok akan dibagi menjadi tim Pro dan tim Contra. Kedua kelompok ini pun akan saling beradu pendapat  dalam mempertahankan pendapat kelompok. Namun, dalam beradu pendapat harus didasari oleh landasan hukum, serta data dan fakta. Setelah perdebatan tersebut selesai, dosen pemimbing akan memberikan ulasan mengenai jalannya perdebatan dan memberikan pencerahan terkait permasalahan yang dikaji.

Contact :
>fhfakultashukum@gmail.com
>M. Agus Prasetiyo
>Wachid Dedy (Ketua)

HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Hirarki peraturan perundang-undangan adalah urutan sistematis peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi hingga terandah. Peraturan yang lebih tinggi menjadi sumber dan dasar peraturan-peraturan dibawahnya. Setiap peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya. Mengenai peraturan perundang-undangan ini diatur di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam sistem hirarki ini dikenal Stufen Theory yang secara sistematis mengurutkan peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau disingkat Ketetapan MPR atau TAP MPR adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking). Dahulu sebelum Perubahan (Amandemen) UUD 1945, Ketetapan MPR merupakan Peraturan Perundangan yang secara hierarkhi berada di bawah UUD 1945 dan di atas Undang-Undang. Namun saat ini Ketetapan MPR tidak lagi termasuk urutan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Saat ini MPR hanya dapat menetapkan ketetapan yang bersifat penetapan, yaitu menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres, serta memilih Presiden dan Wapres apabila Presiden dan Wapres mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama-sama Perubahan UUD 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, kini berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya (seperti Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK).

Undang-undang (atau disingkat UU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk Negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (atau disingkat Perpu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang. Perpu ditandatangani oleh Presiden. Setelah diundangkan, Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut, dalam bentuk pengajuan RUU tentang Penetapan Perpu Menjadi Undang-Undang. Pembahasan RUU tentang penetapan Perpu menjadi Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU. DPR hanya dapat menerima atau menolak Perpu. Jika Perpu ditolak DPR, maka Perpu tersebut tidak berlaku, dan Presiden mengajukan RUU tentang Pencabutan Perpu tersebut, yang dapat pula mengatur segala akibat dari penolakan tersebut.

Peraturan Pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.di dalam UU No.10 Tahun 2004 tentang teknik pembuatan undang-undang, bahwa Peraturan Pemrintah sebagai aturan organik daripada Undang-Undang menururt hirarkinya tidak boleh tumpangtindih atau bertolak belakang.

Peraturan Presiden disingkat Perpres adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota).

Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah terdiri atas:

• Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
• Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.
• Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi.

Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.

Qanun terdiri atas:

• Qanun Aceh, yang berlaku di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
• Qanun Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Qanun kabupaten/kota disahkan oleh bupati/walikota setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Dewan Perwakilan Rakyat Kota).

Jenis Peraturan Perundang-undangan lain mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

(Sumber : Wikipedia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)

KUMPULAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

KUMPULAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
1999-2011 (sumber : mensesneg) Top of Form Bottom of Form
NOMOR	TENTANG
1 Tahun 1999	PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)
2 Tahun 1999	PARTAI POLITIK
3 TAHUN 1999	TENTANG PEMILIHAN UMUM
4 TAHUN 1999	SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
5 TAHUN 1999	LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
6 TAHUN 1999	PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1985 TENTANG REFERENDUM
7 TAHUN 1999	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
11 TAHUN 1999	PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TERNATE
12 TAHUN 1999	PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WAY KANAN, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TIMUR, DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II METRO
13 TAHUN 1999	PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA
14 TAHUN 1999	PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH SINGKIL
15 TAHUN 1999	PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DEPOK DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CILEGON
17 TAHUN 1999	PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
18 TAHUN 1999	JASA KONSTRUKSI
19 TAHUN 1999	PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 105 CONCERNING THE ABOLITION OF FORCED LABOUR (KONVENSI ILO MENGENAI PENGHAPUSAN KERJA PAKSA)
20 TAHUN 1999	PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 138 CONCERNING MINIMUM AGE FOR ADMISSION TO EMPLOYMENT (KONVENSI ILO MENGENAI USIA MINIMUM UNTUK DIPERBOLEHKAN BEKERJA)
21 TAHUN 1999	PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 111 CONCERNING DISCRIMINATION IN RESPECT OF EMPLOYMENT AND OCCUPATION (KONVENSI ILO MENGENAI DISKRIMINASI DALAM PEKERJAAN DAN JABATAN)
22 TAHUN 1999	PEMERINTAHAN DAERAH
23 TAHUN 1999	BANK INDONESIA
24 TAHUN 1999	LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR
25 TAHUN 1999	PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
26 TAHUN 1999	PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR II/PNPS/TAHUN 1963 TENTANG PEMBERANTASAN KEGIATAN SUBVERSI
27 TAHUN 1999	PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA
28 TAHUN 1999	PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME
29 TAHUN 1999	PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION 1965 (KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1965)
30 TAHUN 1999	ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
31 TAHUN 1999	PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
32 TAHUN 1999	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1998
33 TAHUN 1999	PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998
34 TAHUN 1999	PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA
35 TAHUN 1999	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN
36 TAHUN 1999	TELEKOMUNIKASI
38 TAHUN 1999	PENGELOLAAN ZAKAT
41 TAHUN 1999	KEHUTANAN
42 TAHUN 1999	JAMINAN FIDUSIA
1 TAHUN 2000	PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 182 CONCERNING THE PROHIBITION AND IMMEDIATE ACTION FOR THE ELIMINATION OF THE WORST FORMS OF CHILD LABOUR ( KONVENSI ILO NO. 182 MENGENAI PELARANGAN DAN TINDAKAN SEGERA PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK)
2 TAHUN 2000	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000
3 TAHUN 2000	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000
4 TAHUN 2000	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG PEMILIHAN UMUM
5 TAHUN 2000	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG
6 TAHUN 2000	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI MALUKU UTARA, KABUPATEN BURU, DAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
7 TAHUN 2000	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA BONTANG
8 TAHUN 2000	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN DAN KABUPATEN SIMEULUE
9 TAHUN 2000	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
10 TAHUN 2000	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BOALEMO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
11 TAHUN 2000	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUOL, KABUPATEN MOROWALI, DAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
12 TAHUN 2000	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LEMBATA
13 TAHUN 2000	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM
14 TAHUN 2000	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 54 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SAROLANGUN, KABUPATEN TEBO, KABUPATEN MUARO JAMBI, DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
15 TAHUN 2000	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 55 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LANDAK
16 TAHUN 2000	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
17 TAHUN 2000	PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
19 TAHUN 2000	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
20 TAHUN 2000	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
22 TAHUN 2000	PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999
23 TAHUN 2000	PEMBENTUKAN PROPINSI BANTEN
24 TAHUN 2000	PERJANJIAN INTERNASIONAL
25 TAHUN 2000	PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL (PROPENAS) TAHUN 2000-2004
26 TAHUN 2000	PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
27 TAHUN 2000	PEMBENTUKAN PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
28 TAHUN 2000	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN MENJADI UNDANG-UNDANG
29 TAHUN 2000	PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
30 TAHUN 2000	RAHASIA DAGANG
31 TAHUN 2000	DESAIN INDUSTRI
32 TAHUN 2000	DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
33 TAHUN 2000	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000
34 TAHUN 2000	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
35 TAHUN 2000	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2001
36 TAHUN 2000	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDA
37 TAHUN 2000	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG
38 TAHUN 2000	PEMBENTUKAN PROVINSI GORONTALO
1 TAHUN 2001	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH HONGKONG UNTUK PENYERAHAN PELANGGAR HUKUM YANG MELARIKAN DIRI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF HONGKONG FOR THE SURRENDER OF FUGITIVE OFFENDERS)
2 TAHUN 2001	PEMBENTUKAN KOTA LHOKSEUMAWE
3 TAHUN 2001	PEMBENTUKAN KOTA LANGSA
4 TAHUN 2001	PEMBENTUKAN KOTA PADANG SIDEMPUAN
5 TAHUN 2001	PEMBENTUKAN KOTA TANJUNG PINANG
6 TAHUN 2001	PEMBENTUKAN KOTA PRABUMULIH
7 TAHUN 2001	PEMBENTUKAN KOTA LUBUK LINGGAU
8 TAHUN 2001	PEMBENTUKAN KOTA PAGAR ALAM
9 TAHUN 2001	PEMBENTUKAN KOTA CIMAHI
10 TAHUN 2001	PEMBENTUKAN KOTA TASIKMALAYA
11 TAHUN 2001	PEMBENTUKAN KOTA BATU
12 TAHUN 2001	PEMBENTUKAN KOTA SINGKAWANG
13 TAHUN 2001	PEMBENTUKAN KOTA BAU-BAU
14 TAHUN 2001	PATEN
15 TAHUN 2001	MEREK
16 TAHUN 2001	Y A Y A S A N
17 TAHUN 2001	PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000
18 TAHUN 2001	OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH SEBAGAI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
19 TAHUN 2001	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2002
20 TAHUN 2001	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
21 TAHUN 2001	OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
22 TAHUN 2001	MINYAK DAN GAS BUMI
1 TAHUN 2002	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2001
2 TAHUN 2002	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
3 TAHUN 2002	PERTAHANAN NEGARA
4 TAHUN 2002	PEMBENTUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, KABUPATEN GAYO LUES, KABUPATEN ACEH JAYA, KABUPATEN NAGAN RAYA, DAN KABUPATEN ACEH TAMIANG, DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
5 TAHUN 2002	PEMBENTUKAN KABUPATEN KATINGAN, KABUPATEN SERUYAN, KABUPATEN SUKAMARA, KABUPATEN LAMANDAU, KABUPATEN GUNUNG MAS, KABUPATEN PULANG PISAU, KABUPATEN MURUNG RAYA, DAN KABUPATEN BARITO TIMUR DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
6 TAHUN 2002	PEMBENTUKAN KABUPATEN BANYUASIN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
7 TAHUN 2002	PEMBENTUKAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
8 TAHUN 2002	PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DI PROVINSI SULAWESI UTARA
9 TAHUN 2002	PEMBENTUKAN KABUPATEN ROTE-NDAO DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
10 TAHUN 2002	PEMBENTUKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG DI PROVINSI SULAWESI TENGAH
11 TAHUN 2002	PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMASA DAN KOTA PALOPO
12 TAHUN 2002	PEMBENTUKAN KOTA PARIAMAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT
13 TAHUN 2002	PEMBENTUKAN KOTA BIMA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
14 TAHUN 2002	PENGADILAN PAJAK
15 TAHUN 2002	TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
16 TAHUN 2002	PENGESAHAN TREATY ON PRINCIPLES GOVERNING THE ACTIVITIES OF STATES IN THE EXPLORATION AND USE OF OUTER SPACE, INCLUDING THE MOON AND OTHER CELESTIAL BODIES, 1967 (TRAKTAT MENGENAI PRINSIP-PRINSIP YANG MENGATUR KEGIATAN NEGARA-NEGARA DALAM EKSPLORASI DAN PENGGUNAAN ANTARIKSA, TERMASUK BULAN DAN BENDA-BENDA LANGIT LAINNYA, 1967)
17 TAHUN 2002	PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000
18 TAHUN 2002	SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
19 TAHUN 2002	HAK CIPTA
20 TAHUN 2002	KETENAGALISTRIKAN
21 TAHUN 2002	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2002
22 TAHUN 2002	GRASI
23 TAHUN 2002	PERLINDUNGAN ANAK
24 TAHUN 2002	SURAT UTANG NEGARA
25 TAHUN 2002	PEMBENTUKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
26 TAHUN 2002	PEMBENTUKAN KABUPATEN SARMI, KABUPATEN KEEROM, KABUPATEN SORONG SELATAN, KABUPATEN RAJA AMPAT, KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG, KABUPATEN YAHUKIMO, KABUPATEN TOLIKARA, KABUPATEN WAROPEN, KABUPATEN KAIMANA, KABUPATEN BOVEN DIGOEL, KABUPATEN MAPPI, KABUPATEN ASMAT, KABUPATEN TELUK BINTUNI, DAN KABUPATEN TELUK WONDAMA DI PROVINSI PAPUA
27 TAHUN 2002	PEMBENTUKAN KOTA BANJAR DI PROVINSI JAWA BARAT
28 TAHUN 2002	BANGUNAN GEDUNG
29 TAHUN 2002	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003
30 TAHUN 2002	KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
31 TAHUN 2002	PARTAI POLITIK
32 TAHUN 2002	PENYIARAN

NOMOR	TENTANG
1 TAHUN 2003	PEMBENTUKAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA, KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, KABUPATEN KEPULAUAN SULA, KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, DAN KOTA TIDORE KEPULAUAN DI PROVINSI MALUKU UTARA
2 TAHUN 2003	PEMBENTUKAN KABUPATEN TANAH BUMBU DAN KABUPATEN BALANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
3 TAHUN 2003	PEMBENTUKAN KABUPATEN MUKOMUKO, KABUPATEN SELUMA, DAN KABUPATEN KAUR
4 TAHUN 2003	PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE SELATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
5 TAHUN 2003	PEMBENTUKAN KABUPATEN BANGKA SELATAN, KABUPATEN BANGKA TENGAH, KABUPATEN BANGKA BARAT, DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
6 TAHUN 2003	PEMBENTUKAN KABUPATEN BONE BOLANGO DAN KABUPATEN POHUWATO DI PROVINSI GORONTALO
7 TAHUN 2003	PEMBENTUKAN KABUPATEN LUWU TIMUR DAN KABUPATEN MAMUJU UTARA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN PEMBENTUKAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
8 TAHUN 2003	PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS SELATAN, KABUPATEN PAKPAK BHARAT, DAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA
10 TAHUN 2003	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG
11 TAHUN 2003	PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM
12 TAHUN 2003	PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
13 TAHUN 2003	KETENAGAKERJAAN
14 TAHUN 2003	PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2001
15 TAHUN 2003	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG
16 TAHUN 2003	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI BALI TANGGAL 12 OKTOBER 2002, MENJADI UNDANG-UNDANG
17 TAHUN 2003	KEUANGAN NEGARA
18 TAHUN 2003	ADVOKAT
19 TAHUN 2003	BADAN USAHA MILIK NEGARA
20 TAHUN 2003	SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
21 TAHUN 2003	PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 81 CONCERNING LABOUR INSPECTION IN INDUSTRY AND COMMERCE (KONVENSI ILO NO. 81 MENGENAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM INDUSTRI DAN PERDAGANGAN)
22 TAHUN 2003	SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
23 TAHUN 2003	PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
24 TAHUN 2003	MAHKAMAH KONSTITUSI
25 TAHUN 2003	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
26 TAHUN 2003	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003
27 TAHUN 2003	PANAS BUMI
28 TAHUN 2003	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004
29 TAHUN 2003	PEMBENTUKAN KABUPATEN BOMBANA, KABUPATEN WAKATOBI, DAN KABUPATEN KOLAKA UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
30 TAHUN 2003	PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
31 TAHUN 2003	PEMBENTUKAN KABUPATEN LINGGA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
32 TAHUN 2003	PEMBENTUKAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH
33 TAHUN 2003	PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA
34 TAHUN 2003	PEMBENTUKAN KABUPATEN MELAWI DAN KABUPATEN SEKADAU DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
35 TAHUN 2003	PEMBENTUKAN KABUPATEN SUPIORI DI PROVINSI PAPUA PEMBENTUKAN KABUPATEN SAMOSIR DAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DI PROVINSI SUMATERA UTARA
36 TAHUN 2003	PEMBENTUKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, DAN KABUPATEN OGAN ILIR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
37 TAHUN 2003	PEMBENTUKAN KABUPATEN DHARMASRAYA, KABUPATEN SOLOK SELATAN, DAN KABUPATEN PASAMAN BARAT DI PROVINSI SUMATERA BARAT
38 TAHUN 2003	PEMBENTUKAN KABUPATEN LEBONG DAN KABUPATEN KEPAHIANG DI PROVINSI BENGKULU
39 TAHUN 2003	PEMBENTUKAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,
40 TAHUN 2003	KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, DAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU DI PROVINSI MALUKU
41 TAHUN 2003	PEMBENTUKAN KABUPATEN BENER MERIAH DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
1 TAHUN 2004	PERBENDAHARAAN NEGARA
2 TAHUN 2004	PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
3 TAHUN 2004	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA
4 TAHUN 2004	KEKUASAAN KEHAKIMAN
5 TAHUN 2004	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
6 TAHUN 2004	PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2002
7 TAHUN 2004	SUMBER DAYA AIR
8 TAHUN 2004	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM
9 TAHUN 2004	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
11 TAHUN 2004	PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
12 TAHUN 2004	PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BANTEN
13 TAHUN 2004	PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
14 TAHUN 2004	PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI GORONTALO
15 TAHUN 2004	PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
16 TAHUN 2004	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
19 TAHUN 2004	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN MENJADI UNDANG-UNDANG
22 TAHUN 2004	KOMISI YUDISIAL
23 TAHUN 2004	PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
24 TAHUN 2004	LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
32 TAHUN 2004	PEMERINTAHAN DAERAH
1 Tahun 2005	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005
2 Tahun 2005	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENJADI UNDANG-UNDANG
3 TAHUN 2005	SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL
4 TAHUN 2005	PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
5 TAHUN 2005	PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
6 TAHUN 2005	PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO
7 TAHUN 2005	PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA
8 TAHUN 2005	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG
11 TAHUN 2005	PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA)
12 TAHUN 2005	PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK)
1 TAHUN 2006	BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
2 TAHUN 2006	PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003
3 TAHUN 2006	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
4 TAHUN 2006	PENGESAHAN INTERNATIONAL TREATY ON PLANT GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE (PERJANJIAN MENGENAI SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN UNTUK PANGAN DAN PERTANIAN)
5 TAHUN 2006	PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF TERRORIST BOMBINGS, 1997 (KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENGEBOMAN OLEH TERORIS, 1997)
6 TAHUN 2006	PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF THE FINANCING OF TERRORISM, 1999 (KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENDANAAN TERORISME, 1999)
7 TAHUN 2006	PENGESAHAN UNITED NATlONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI, 2003)
8 TAHUN 2006	PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA MENGENAI BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)
9 TAHUN 2006	SISTEM RESI GUDANG
10 TAHUN 2006	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG
11 TAHUN 2006	PEMERINTAHAN ACEH
12 TAHUN 2006	KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
13 TAHUN 2006	PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
14 TAHUN 2006	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006
15 TAHUN 2006	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
16 TAHUN 2006	SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN
17 TAHUN 2006	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN
18 TAHUN 2006	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
19 TAHUN 2006	DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
20 TAHUN 2006	PENGESAHAN CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE USE, STOCKPILING, PRODUCTION AND TRANSFER OF ANTI-PERSONNEL MINES AND ON THEIR DESTRUCTION (KONVENSI TENTANG PELARANGAN PENGGUNAAN, PENIMBUNAN, PRODUKSI DAN TRANSFER RANJAU DARAT ANTI PERSONEL DAN PEMUSNAHANNYA)
21 TAHUN 2006	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)
22 TAHUN 2006	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004
23 TAHUN 2006	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KABUPATEN EMPAT LAWANG DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
2 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KABUPATEN NAGEKEO DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
3 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBA TENGAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
4 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KOTA KOTAMOBAGU DI PROVINSI SULAWESI UTARA
5 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KABUPATEN BATU BARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA
6 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
7 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KABUPATEN PIDIE JAYA DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
8 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KOTA SUBULUSSALAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
9 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA
10 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA
11 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KABUPATEN GORONTALO UTARA DI PROVINSI GORONTALO
12 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DI PROVINSI JAWA BARAT
13 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
14 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
15 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO DI PROVINSI SULAWESI UTARA
16 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
17 TAHUN 2007	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025
18 TAHUN 2007	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENETAPAN BATAS LANDAS KONTINEN, 2003 (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM CONCERNING THE DELIMITATION OF THE CONTINENTAL SHELF BOUNDARY, 2003)
19 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMBERAMO RAYA DI PROVINSI PAPUA
20 TAHUN 2007	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA TENTANG KEGIATAN KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENSE AND SECURITY)
21 TAHUN 2007	PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
22 TAHUN 2007	PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
23 TAHUN 2007	PERKERETAAPIAN
24 TAHUN 2007	PENANGGULANGAN BENCANA
25 TAHUN 2007	PENANAMAN MODAL
26 TAHUN 2007	PENATAAN RUANG
27 TAHUN 2007	PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
28 TAHUN 2007	PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
29 TAHUN 2007	PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
30 TAHUN 2007	ENERGI
31 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KOTA TUAL DI PROVINSI MALUKU
32 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KOTA SERANG DI PROVINSI BANTEN
33 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KABUPATEN PESAWARAN DI PROVINSI LAMPUNG
34 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KABUPATEN TANA TIDUNG DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
35 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KABUPATEN KUBU RAYA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
36 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
37 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA
38 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KABUPATEN PADANG LAWAS DI PROVINSI SUMATERA UTARA
39 TAHUN 2007	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI
40 TAHUN 2007	PERSEROAN TERBATAS
41 TAHUN 2007	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007
42 TAHUN 2007	PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA (TREATY ON EXTRADITION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF KOREA)
43 TAHUN 2007	PERPUSTAKAAN
44 TAHUN 2007	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG
45 TAHUN 2007	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008
46 TAHUN 2007	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005
47 TAHUN 2007	PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA TENTANG KERANGKA KERJA SAMA KEAMANAN (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON THE FRAMEWORK FOR SECURITY COOPERATION)
48 TAHUN 2007	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA MENJADI UNDANG-UNDANG

1 TAHUN 2008	PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 185 CONCERNING REVISING THE SEAFARERS’ IDENTITY DOCUMENTS CONVENTION, 1958 (KONVENSI ILO NO. 185 MENGENAI KONVENSI PERUBAHAN DOKUMEN IDENTITAS PELAUT, 1958)
2 TAHUN 2008	PARTAI POLITIK
3 TAHUN 2008	PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH DI PROVINSI PAPUA
4 TAHUN 2008	PEMBENTUKAN KABUPATEN YALIMO DI PROVINSI PAPUA
5 TAHUN 2008	PEMBENTUKAN KABUPATEN LANNY JAYA DI PROVINSI PAPUA
6 TAHUN 2008	PEMBENTUKAN KABUPATEN NDUGA DI PROVINSI PAPUA
7 TAHUN 2008	PEMBENTUKAN KABUPATEN PUNCAK DI PROVINSI PAPUA
8 TAHUN 2008	PEMBENTUKAN KABUPATEN DOGIYAI DI PROVINSI PAPUA
9 TAHUN 2008	PENGGUNAAN BAHAN KIMIA DAN LARANGAN PENGGUNAAN BAHAN KIMIA SEBAGAI SENJATA KIMIA
10 TAHUN 2008	PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
11 TAHUN 2008	INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
12 TAHUN 2008	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
13 TAHUN 2008	PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
14 TAHUN 2008	KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
15 TAHUN 2008	PENGESAHAN TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS (PERJANJIAN TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA)
16 TAHUN 2008	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008
17 TAHUN 2008	P E L A Y A R A N
18 TAHUN 2008	PENGELOLAAN SAMPAH
19 TAHUN 2008	SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
20 TAHUN 2008	USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
21 TAHUN 2008	PERBANKAN SYARIAH
22 TAHUN 2008	PEMBENTUKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA
23 TAHUN 2008	PEMBENTUKAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA
24 TAHUN 2008	PEMBENTUKAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH DI PROVINSI BENGKULU
25 TAHUN 2008	PEMBENTUKAN KOTA SUNGAI PENUH DI PROVINSI JAMBI P
26 TAHUN 2008	EMBENTUKAN KABUPATEN LOMBOK UTARA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
27 TAHUN 2008	PEMBENTUKAN KABUPATEN SIGI DI PROVINSI SULAWESI TENGAH
28 TAHUN 2008	PEMBENTUKAN KABUPATEN TORAJA UTARA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
29 TAHUN 2008	PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR DI PROVINSI SULAWESI UTARA
30 TAHUN 2008	PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA
31 TAHUN 2008	PEMBENTUKAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA DI PROVINSI MALUKU
32 TAHUN 2008	PEMBENTUKAN KABUPATEN BURU SELATAN DI PROVINSI MALUKU
33 TAHUN 2008	PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
34 TAHUN 2008	PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM
35 TAHUN 2008	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA MENJADI UNDANG-UNDANG
36 TAHUN 2008	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
37 TAHUN 2008	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
38 TAHUN 2008	PENGESAHAN CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (PIAGAM PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA)
39 TAHUN 2008	KEMENTERIAN NEGARA
40 TAHUN 2008	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
41 TAHUN 2008	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009
42 TAHUN 2008	PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
43 TAHUN 2008	WILAYAH NEGARA
44 TAHUN 2008	PORNOGRAFI
45 TAHUN 2008	PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA
46 TAHUN 2008	PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS BARAT DI PROVINSI SUMATERA UTARA
47 TAHUN 2008	PEMBENTUKAN KOTA GUNUNGSITOLI DI PROVINSI SUMATERA UTARA
48 TAHUN 2008	PEMBENTUKAN KABUPATEN PRINGSEWU DI PROVINSI LAMPUNG
50 TAHUN 2008	PEMBENTUKAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DI PROVINSI LAMPUNG
51 TAHUN 2008	PEMBENTUKAN KOTA TANGERANG SELATAN DI PROVINSI BANTEN
52 TAHUN 2008	PEMBENTUKAN KABUPATEN SABU RAIJUA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
53 TAHUN 2008	PEMBENTUKAN KABUPATEN PULAU MOROTAI DI PROVINSI MALUKU UTARA
54 TAHUN 2008	PEMBENTUKAN KABUPATEN INTAN JAYA DI PROVINSI PAPUA
55 TAHUN 2008	PEMBENTUKAN KABUPATEN DEIYAI DI PROVINSI PAPUA
56 TAHUN 2008	PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARAT

1 TAHUN 2009	PENERBANGAN
2 TAHUN 2009	LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
3 TAHUN 2009	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
4 TAHUN 2009	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
5 TAHUN 2009	PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)
6 TAHUN 2009	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA MENJADI UNDANG-UNDANG
7 TAHUN 2009	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MENJADI UNDANG-UNDANG
8 TAHUN 2009	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006
9 TAHUN 2009	BADAN HUKUM PENDIDIKAN
10 TAHUN 2009	KEPARIWISATAAN
11 TAHUN 2009	KESEJAHTERAAN SOSIAL
12 TAHUN 2009	PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DI PROVINSI RIAU
13 TAHUN 2009	PEMBENTUKAN KABUPATEN MAYBRAT DI PROVINSI PAPUA BARAT
14 TAHUN 2009	PENGESAHAN PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)
15 TAHUN 2009	PENGESAHAN PROTOCOL AGAINST THE SMUGGLING OF MIGRANTS BY LAND, SEA AND AIR, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (PROTOKOL MENENTANG PENYELUNDUPAN MIGRAN MELALUI DARAT, LAUT, DAN UDARA, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)
16 TAHUN 2009	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG
17 TAHUN 2009	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG
18 TAHUN 2009	PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
19 TAHUN 2009	PENGESAHAN STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (KONVENSI STOCKHOLM TENTANG BAHAN PENCEMAR ORGANIK YANG PERSISTEN
20 TAHUN 2009	GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN
21 TAHUN 2009	PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA OF 10 DECEMBER 1982 RELATING TO THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF STRADDLING FISH STOCKS AND HIGHLY MIGRATORY FISH STOCKS (PERSETUJUAN PELAKSANAAN KETENTUAN-KETENTUAN KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT TANGGAL 10 DESEMBER 1982 YANG BERKAITAN DENGAN KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA TERBATAS DAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA JAUH)
22 TAHUN 2009	LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
23 TAHUN 2009	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007
24 TAHUN 2009	BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN
25 TAHUN 2009	PELAYANAN PUBLIK
26 TAHUN 2009	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009
27 TAHUN 2009	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
28 TAHUN 2009	PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
29 TAHUN 2009	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN
30 TAHUN 2009	KETENAGALISTRIKAN
31 TAHUN 2009	METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
32 TAHUN 2009	PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
33 TAHUN 2009	PERFILMAN
34 TAHUN 2009	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI MENJADI UNDANG-UNDANG
35 TAHUN 2009	NARKOTIKA
36 TAHUN 2009	KESEHATAN
37 TAHUN 2009	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN MENJADI UNDANG-UNDANG
38 TAHUN 2009	POS
39 TAHUN 2009	KAWASAN EKONOMI KHUSUS
40 TAHUN 2009	KEPEMUDAAN
41 TAHUN 2009	PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
42 TAHUN 2009	PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
43 TAHUN 2009	KEARSIPAN
44 TAHUN 2009	RUMAH SAKIT
45 TAHUN 2009	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
46 TAHUN 2009	PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
47 TAHUN 2009	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010
48 TAHUN 2009	KEKUASAAN KEHAKIMAN
49 TAHUN 2009	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM
50 TAHUN 2009	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
51 TAHUN 2009	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
52 TAHUN 2009	PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

1 TAHUN 2010	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008
2 TAHUN 2010	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010
3 TAHUN 2010	PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
4 TAHUN 2010	PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA, 2009 (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAL SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN THE WESTERN PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE, 2009)
5 TAHUN 2010	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI
6 TAHUN 2010	PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM TENTANG KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF HIS MAJESTY THE SULTAN AND YANG DI-PERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAM ON DEFENCE COOPERATION)
7 TAHUN 2010	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009
8 TAHUN 2010	PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
9 TAHUN 2010	KEPROTOKOLAN
10 TAHUN 2010	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011
11 TAHUN 2010	CAGAR BUDAYA
12 TAHUN 2010	GERAKAN PRAMUKA
13 TAHUN 2010	HORTIKULTURA

1 TAHUN 2011	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2 TAHUN 2011	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
3 TAHUN 2011	TRANSFER DANA
4 TAHUN 2011	INFORMASI GEOSPASIAL
5 TAHUN 2011	AKUNTAN PUBLIK
6 TAHUN 2011	KEIMIGRASIAN
7 TAHUN 2011	MATA UANG
8 TAHUN 2011	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
9 TAHUN 2011	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG
10 TAHUN 2011	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
11 TAHUN 2011	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011
12 TAHUN 2011	PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
13 TAHUN 2011	PENANGANAN FAKIR MISKIN
14 TAHUN 2011	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010
15 TAHUN 2011	PENYELENGARA PEMILIHAN UMUM